Peran Widyaiswara Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0

Oleh

Ir.H. Yoyon Indrayana, MT

NIP.19660722 199301 1 001

 

 

Abstrak

 

Kompetensi ASN pada masa era revolusi industri 4.0 yang  dibutuhkan adalah bukan hanya piawai dalam hal teknis saja, namun juga yang memiliki ketrampilan nonteknis. Ketrampilan tersebut meliputi: kemampaun memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, serta memiliki kecerdasan emosional. Kemudian juga harus memiliki keterampilan dalam hal memberikan penilaian dan membuat keputusan, berorientasi pelayanan, memiliki kemampuan negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Selain itu juga untuk dapat menjembatani gap (jarak) antar generasi yang kerap muncul dalam dinamika organisasi, perlu kebesaran jiwa generasi old untuk memahami generasi zaman now. Agar bisa menghadapi semua tantangan pada era revolusi Industri 4.0, para pendidik/ widyaiswara mesti terus meningkatkan kompetensi dan melihat tantangan sebagi peluang. Salah satunya yang menjadi syarat penting yang harus dipenuhi adalah bagaimana menyiapkan kualifikasi dan kompetensi widyaisawara  yang berkualitas, Karena meski era revolusi industri 4.0 memberikan sejumlah dampak terhadap dunia pendidikan khususnya kediklatan, namun peran pendidik atau widyaiswara tidak pernah tergantikan oleh kecerdasan buatan apapun. Melalui widyaiswara, dunia pendidikan  dan pelatihan mesti mengonstruksi kreativitas, pemikiran kritis, kerja sama, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta kemampuan literasi digital.

 

Kata kunci : revolusi indutri 4.0, kompetensi ASN, kompetensi widyaiswara, teknologi informasi

 

 

A.    Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aparatur yang harus siap mengabdi kepada negara dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Seorang ASN setidaknya harus memiliki  10 kompetensi soft skill (non teknis), seiring perubahan lingkungan saat ini disebabkan salah satunya oleh revolusi industri empat (Industri 4.0). Revolusi industri 4.0 tersebut dapat berpengaruh terhadap pekerjaan, pekerja dan tempat kerja. Pada pekerja khususnya pada para ASN terjadi perubahan sistem atau pola interaksi kerja antara pekerjaan dan pencari kerja. Kompleksitas tantangan ini dilecut oleh beberapa fenomena kekinian. Berkembangnya era revolusi industri 4.0, yang serba otomatis  memasuki era disrupsi teknologi yang bergeser pada era revolusi industri 4.0. World Economic Forum (WEF) menyebut revolusi industri ke empat ini  adalah revolusi berbasis Cyber Physical System yang secara garis besar merupakan gabungan tiga domain yaitu digital, fisik, dan biologi.

Ditandai dengan munculnya fungsi-fungsi kecerdasan buatan (artificial intelligence), mobile supercomputing, intelligent robot, self-driving cars, neuro-technological brain enhancements, era big data yang membutuhkan kemampuan cybersecurity, era pengembangan biotechnology dan genetic editing (manipulasi gen). Kompetensi ASN yang dibutuhkan bukan hanya piawai dalam hal teknis saja, namun juga yang memiliki ketrampilan nonteknis. Ketrampilan tersebut meliputi: kemampaun memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, serta memiliki kecerdasan emosional. Kemudian keterampilan dalam hal memberikan penilaian dan membuat keputusan, berorientasi pelayanan, memiliki kemampuan negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Selain itu untuk menjembatani gap (jarak) antar generasi yang kerap muncul dalam dinamika organisasi, perlu kebesaran jiwa generasi old untuk memahami generasi zaman now. Fenomena kekinian ini juga ditopang oleh lahir dan hadirnya generasi milenial yang lebih populer dengan sebutan kids zaman now. Revolusi industri 4.0 dan fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) zaman now membawa preferensi baru yang sedikit banyak mengubah cara pandang kita terhadap sebuah pekerjaan dan tanggung jawab.

Aparatur Sipil Negara atau selama ini kita lebih mengenalnya dengan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah dan tugas pembangunan tertentu, tanpa kita sadari bahwa para ASN tersebut merupakan generasi milenial yaitu generasi kelahiran tahun 1980 ke atas yang mulai menggantikan generasi Baby Bombers yaitu generasi kelahiran tahun 1980 kebawah. Generasi milenial sangat familiar terhadap teknologi, bagaimana teknologi bisa menghubungkan manusia dengan manusia dan manusia dan teknologi mempermudah atau meringkas urusan manusia. Meski era revolusi industri 4.0 memberikan sejumlah dampak terhadap dunia pendidikan khususnya kediklatan, namun peran pendidik atau widyaiswara tidak pernah tergantikan oleh kecerdasan buatan.

 

B.    Kajian Teoritik

Lee et al (2013) menjelaskan, industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor: 1) peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; 2) munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing.

Lifter dan Tschiener (2013) menambahkan, prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber-fisik, internet untuk segala atau Internet of Things (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”.

Era revolusi industri 4.0 mengubah konsep pekerjaan, struktur pekerjaan, dan kompetensi yang dibutuhkan dunia pekerjaan. Sebuah survei perusahaan perekrutan internasional, Robert Walters, bertajuk Salary Survey 2018 menyebutkan, fokus pada transformasi bisnis ke platform digital telah memicu permintaan profesional sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Era revolusi industri 4.0 juga mengubah cara pandang tentang pendidikan. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sekadar cara mengajar, tetapi jauh yang lebih esensial, yakni perubahan cara pandang terhadap konsep pendidikan itu sendiri

 

C.    Pembahasan

 

1.     Tantangan Revolusi Industri 4.0

Saat ini, revolusi industri keempat (4.0) mengubah ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Hakikat Industri 4.0, merupakan penggabungan teknologi fisik dan digital melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan Internet of Things (IoT) untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Perusahaan digital dapat berkomunikasi, menganalisis, dan menggunakan data untuk mendorong tindakan cerdas di dunia fisik. Singkatnya, revolusi ini menanamkan teknologi yang cerdas dan terhubung tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari kita. World Economic Forum (WEF) menyebut Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi berbasis Cyber Physical Systemyang secara garis besar merupakan gabungan tiga domain yaitu digital, fisik, dan biologi. Ditandai dengan munculnya fungsi-fungsi kecerdasan buatan (artificial intelligence), mobile supercomputing, intelligent robot, self-driving cars, neuro-technological brain enhancements, era big data yang membutuhkan kemampuan cybersecurity, era pengembangan biotechnology dan genetic editing (manipulasi gen).

Dunia Pendidikan setidaknya harus mampu menyiapkan peserta didiknya menghadapi tiga hal: a) menyiapkan peserta didik untuk bisa bekerja yang pekerjaannya saat ini belum ada; b) menyiapkan peserta didik untuk bisa menyelesaikan masalah yang masalahnya saat ini belum muncul, dan c) menyiapkan peserta didik untuk bisa menggunakan teknologi yang sekarang teknologinya belum ditemukan. Sungguh sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi dunia pendidikan. Untuk bisa menghadapi tantangan tersebut, syarat penting yang harus dipenuhi adalah bagaimana menyiapkan kualifikasi dan kompetensi guru yang berkualitas.

 

2.     Peran Widyaiswara pada era Revolusi Industri 4.0

Agar bisa menghadapi semua tantangan pada era revolusi Industri 4.0, pendidik/widyaiswara mesti terus meningkatkan kompetensi dan melihat tantangan sebagi peluang. Salah satunya yang menjadi syarat penting yang harus dipenuhi adalah bagaimana menyiapkan kualifikasi dan kompetensi widyaisawara  yang berkualitas. karena di era revolusi industri 4.0 profesi pendidik makin kompetitif.  Para pendidik, peserta didik, dan  lulusan sebuah pendidikan dan pelatihan dituntut beradaptasi dengan perubahan, dan proses pendidikan harus menyentuh kenyataan sosial yang sebenarnya.

Seorang widyaiswara harus menguasai, bukan dikuasai oleh kemajuan. Menghadapi revolusi industri 4.0 tentu bukan hal mudah. Sederet hal perlu dipersiapkan, misalnya saja dengan merubah metode pembelajaran dalam dunia pendidikan yang ada saat ini. Kita memiliki potensi yang tinggi untuk menciptakan  ASN berkelas dunia dengan mengombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif dan edukatif seperti e-learning, coaching, mentoring dan on the job training. Dengan sistem ini, harapan kita mampu untuk meningkatkan kualitas ASN di Indonesia segera terwujud.

Setidaknya terdapat lima kualifikasi dan kompetensi seorang pendidik termasuk widyaiswara  yang dibutuhkan di era 4.0. Kelimanya meliputi:

1.     Educational competence, kompetensi mendidik/pembelajaran berbasis internet of thing sebagai basic skill di era ini;

2.     Competence for technological commercialization, punya kompetensi membawa peserta  memiliki sikap entrepreneurship (kewirausahaan) dengan teknologi atas hasil karya inovasi setiap pembelajar/ peserta.

3.     Competence in globalization, dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid, yaitu global competence dan keunggulan memecahkan problem nasional;

4.     Competence in future strategies, dunia mudah berubah dan berjalan cepat, sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya, dengan cara joint-lecture, joint-research, joint-resources, staff mobility dan rotasi,  dan lain sebagainya.

5.     Counselor competence, mengingat ke depan masalah peserta diklat bukan pada kesulitan memahami materi ajar, tapi lebih terkait masalah psikologis, stres akibat tekanan keadaan yang makin komplek dan berat.

 

Tak terkecuali dalam pembelajaran, perubahan bisa dengan melakukan reorientasi kurikulum untuk membangun kompetensi era revolusi industri 4.0 dan menyiapkan pembelajaran berbasis daring  (online learning) dalam bentuk hybrid atau blended learning. Melalui widyaiswara, dunia pendidikan  dan pelatihan mesti mengonstruksi kreativitas, pemikiran kritis, kerja sama, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta kemampuan literasi digital.

 

D.    Penutup

Seorang widyaiswara harus menguasai, bukan dikuasai oleh kemajuan. Terlebih dalam menghadapi revolusi industri 4.0 saat ini tentu bukan hal mudah. Banyak yang perlu dipersiapkan, misalnya saja dengan merubah metode pembelajaran dalam dunia pendidikan yang ada saat ini. Widyaiswara dituntut menguasi kompetensi kognitif, kompetensi sosial-behavioral, dan kompetensi teknikal dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Kompetensi kognitif mencakup kemampuan literasi dan numerasi, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kompetensi social behavioral, mencakup keterampilan sosial emosional, keterbukaan, ketekunan, emosi yang stabil, kemampuan mengatur diri, keberanian memutuskan dan keterampilan interpersonal. Kompetensi teknikal yang merupakan keterampilan teknis yang sesuai bidang pekerjaan yang digeluti, dan ini terkait dengan pendidikan vokasi. Kita harus tetap optimis bahwa kita memiliki potensi yang tinggi untuk menciptakan  ASN berkelas dunia dimasa yang akan datang.

 

Daftar Pustaka

Afandi & Sajidan. 2017. Stimulasi Keterampilan Tingkat Tinggi. UNSPRESS.

Amir, T.M, 2009. Inovasi Pendidikan melalui Problem Based Learning: Bagaimana Pendidik Memberdayakan Pembelajar di Era Pengetahuan. 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 


Dimyati dan Mudjiono.1994. Belajar dan Mengajar. Jakarta; Rineka Cipta.

Joyce, B & Weil, M. 2000. Models of Teaching. Boston: Allyn & Bacon

 Kuntari Eri Murti. 2013. Pendidikan Abad 21 Dan Implementasinya Pada 
Pembelajaran Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Untuk Paket Keahlian 
Desain Interior 


Lewis, A., & Smith, D. 1993. Defining High Order Thinking. Theory into 
Practice, 32 (3): 131-137

Maya Bialik & Charles Fadel. 2015. Skills for the 21st Century: What Should 
Students Learn?. Center for Curriculum Redesign Boston, Massachusetts

N. J. Mourtos, N. DeJong Okamoto & J. Rhee. 2004. Defining, teaching, and assessing problem solving skills. San Jose State University San Jose, California 
95192-0087

Siti Zubaidah. 2016. Keterampilan Abad Ke-21: Keterampilan Yang Diajarkan 
Melalui Pembelajaran.

 

PROVINSI CIREBON, EKSPEKTASI YANG TERTUNDA

Oleh. Yoyon Indrayana

Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

 

Arti ekspektasi adalah suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan akan menjadi kenyataan di masa depan yang dianggap akan memberikan dampak yang baik atau lebih baik. Sengaja saya mengawali tulisan saya dengan kata ekspektasi untuk memberikan gambaran sejak awal, bahwa seandainya provinsi Cirebon terbentuk tujuananya tidak ada kata lain untuk memberikan dampak yang lebih baik bagi kesejahteraan warga masyarakat Cirebon. Tentu saja yang dimaksud Cirebon dalam hal ini adalah warga masyarakat di wilayah-wilayah yang tergabung dalam provinsi Cirebon. Sehingga diperlukan orang-orang yang betul-betul memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi pada kesejahteraan masyarakat untuk dapat merumuskan berdirinya provinsi Cirebon.

Latar belakang sejarah kesultanan Cirebon, sebenarnya secara spasial sudah jelas menunjukan bahwa wilayah Cirebon itu bukan hanya yang saat ini kita kenal sebagai kota Cirebon atau kabupaten Cirebon saja. Pada periode Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati (1479-1568) memimpin Cirebon merupakan masa perkembangan sekaligus masa kejayaan Islam di Cirebon. Pada masa itu, bidang politik, keagamaan, dan perdagangan, maju sangat pesat. Syarif Hidayatullah meninggalkan istananya untuk melakukan dakwah di beberapa wilayah di Jawa Barat, semisal Majalengka, Kuningan, Kawali (Galuh), Sunda Kalapa, dan Banten. Pada masa itu pula berlangsung  penyebaran Islam ke Banten (sekitar 1525-1526) melalui penempatan salah seorang putra Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin.  Peristiwa itu terjadi setelah keruntuhan pemerintahan Pucuk Umum, penguasa kadipaten dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang berkududukan di Banten Girang. Kemajuan Islam pada era Syarif Hidayatullah tidak berhenti pada terbentuknya pusat pemerintahan di bawah pimpinan  Maulana Hasanuddin yang terletak di Surosowan, dekat Muara Cibanten, tetapi pengembangan juga dilakukan ke arah Priangan Timur, antara lain ke Kerajaan Galuh (tahun 1528), kemudian Talaga (tahun 1530). Wilayah kekuasaan kasultanan Cirebon sampai tahun 1530 M, meliputi hampir separuh dari Jawa Barat, yaitu Indramayu, Krawang, Bekasi, Tangerang, dan Serang (Banten). Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, 2/3 wilayah Jawa Barat berhasil diislamkan.

Sejak awal berdirinya Cirebon terdiri dari berbagai macam suku dan etnis.  Masyarakat Cirebon berasal dari suku bangsa tersendiri, yang tercipta dari akulturasi budaya yang berjalan dan berproses selama ratusan tahun. Cirebon sebagai sebuah suku memiliki bahasa tersendiri, adat istiadat sendiri, berbagai kesenian, dan budaya tersendiri.  Menurut Kitab Purwaka Caruban Nagari, Suku Cirebon merupakan perpaduan antara 2 suku besar, yaitu Suku Jawa dan Suku Sunda. Akulturasi kedua suku tersebut melahirkan suku yang mandiri, yaitu Suku Cirebon. Nama Cirebon sendiri berasal dari kata "Sarumban", yang jika diucapkan maka menjadi "Caruban". Seiring perkembangan Caruban berubah menjadi Cerbon. Cerbon dan akhirnya menjadi Cirebon. Sarumban memiliki arti campuran, maka Cirebon berarti campuran. Orang atau etnis Cirebon adalah kelompok etnis yang tersebar di sekitar Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka bagian Utara atau biasa disebut sebagai wilayah "Pakaleran". Selanjutnya, etnis Cirebon juga menyebar ke Kabupaten Kuningan, sebelah Utara Kabupaten Subang. Bagian Utara mulai dari Blanakan, Pamanukan hingga Pusakanagara dan sebagian pesisir Utara Kabupaten Karawang, mulai dari pesisir Pedes hingga Cilamaya di Jawa Barat. Selain itu juga di sekitar Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Karena pada saat itu Cirebon banyak didatangi orang dari berbagai negara/etnis , seperti Arab dan China, yang kemudian mereka tinggal menetap di Cirebon yang pada akhirnya juga ikut mempengaruhi kebudayaan masyarakat Cirebon. Bahasa yang  dituturkan oleh orang Cirebon adalah gabungan dari bahasa Jawa, Sunda, Arab, dan Mandarin, yang mereka sebut sebagai bahasa Cirebon. Mereka juga memiliki dialek Sunda tersendiri yang disebut bahasa Sunda Cirebon. Pada mulanya keberadaan etnis atau orang Cirebon selalu dikaitkan dengan keberadaan Suku Sunda dan Jawa, namun kemudian eksistensinya mengarah kepada pembentukan budaya tersendiri.

Dengan latar belakang historis yang cukup kuat, mestinya bukan hal yang sulit untuk dapat berdirinya provinsi Cirebon. Provinsi Cirebon dengan berbagai macam ragam etnis dan budayanya bisa menjadi provinsi yang memiliki banyak keunggulan dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia. Wilayah-wilayah yang termasuk wilayah Cirebon saat ini ,yaitu ; Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan ( Ciayumajakuning ) memiliki potensi yang sangat bagus dengan ciri kekuatan masing-masing; kabupaten Cirebon dengan kawasan industri dan pertaniannya; kabupaten Majalengka dengan kawasan industri, pertanian dan wisata alamnya; kabupaten Kuningan dengan sumber air bersih, pertanian dan wisata alamnya; kabupaten Indramayu dengan kawasan pertanian dan industri minyaknya; dan kota Cirebon dengan perdagangan dan jasanya. Ini tentu saja dapat menjadi modal yang sangat besar bagi terbentuknya provinsi Cirebon kedepan. Kalau semua potensi tadi dapat dikelola dan kembangkan dengan baik, tentu saja akan mendatangkan kesejahteraan bagi penduduk Ciayumajakuning yang saat ini kalau digabungkan tidak sampai berjumlah 7 juta jiwa.

Secara geografis wilayah Cirebon memiliki posisi yang sangat strategis di pesisir utara pulau Jawa. Hampir semua moda transportasi darat yang bergerak dari timur pulau Jawa ke barat pulau Jawa ataupun sebaliknya semua melewati wilayah Cirebon. Posisi ini jelas menjadi unggulan bagi wilayah Cirebon dibanding wilayah-wilayah lain di pulau Jawa. Bahkan untuk wilayah Jawa Barat, wilayah Cirebon paling unggul dibanding wilayah-wilayah lain bahkan dengan ibukota provinsi Jawa barat, Bandung sekalipun. Begitu juga aksesibilitas ke ibu kota negara Jakarta, dari wilayah Cirebon dapat dijangkau dengan sangat mudah dan cepat.  Tersedianya infrastruktur transportasi darat yang sangat layak seperti jalur kereta api atau jalan bebas hambatan ( Jalan Tol ), sangat membantu pergerakan warga masyarakat di wilayah Cirebon untuk mengurusi segala kepentingannya. Kemudahan akses ini jelas sangat menguntungkan bagi wilayah Cirebon dan sekitarnya, bisa  diprediksi  provinsi Cirebon pada masa yang akan datang dapat menjadi yang terdepan/terdekat dengan ibukota negara Jakarta, dibanding dengan provinsi Jawa Barat ataupun provinsi Banten. Saat ini pun mobilitas pergerakan warga masyarakat Cirebon ke Jakarta lebih besar dibanding pergerakan warga masyarakat Cirebon ke Bandung.

Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tahun 2008 telah ditetapkan bahwa kawasan metropolitan Cirebon, kawasan metropolitan Bandung Raya dan kawasan metropolitan Jabodetabek adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Ini bisa diartikan bahwa secara analisis spasial ketiga wilayah memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang sebagai kawasan metropolitan kedepan. Demikian halnya dengan kawasan metropolitan Cirebon dengan potensi dan kemampuan wilayah yang ada sangat dimungkinkan berkembang sebagai provinsi Cirebon. Dengan didukung berbagai infrastruktur pembangunan yang ada, seperti ; Bandara Internasional Kertajati, Pelabuhan Cirebon/ Pelabuhan Indramayu, Jalan Tol, dan lain sebagainya, dapat menjadi modal yang cukup lengkap dan kuat untuk berdirinya provinsi Cirebon.

Provinsi Cirebon sebagai ekspektasi dari warga masyarakat wilayah Cirebon harus memiliki tujuan atau orientasi pada kesejahteraan warga masyarakatnya. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya. Ada beberapa indikator utama kesejahteraan, diantaranya adalah. Pertama, Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnyan. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka terima, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi. Saat ini rata-rata Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di wilayah Cirebon berkisar diangka 2 juta rupiah, tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang berat  bagi pemerintah agar dapat menaikan UMK kedepan paling tidak sama atau setara dengan UMK diwilayah Jabodetabek saat ini sekitar 4 juta rupiah. Kedua, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Fasilitas pendidikan dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan warga dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk meraih kebutuhan hidupnya. Ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa pemerintah  masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh warga masyarakatnya. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin di provinsi Cirebon kedepan harus betul-betul mampu bukan saja memahami tetapi melaksanakan pencapaian tujuan didirikannya provinsi Cirebon. Bukan hal yang mudah tetapi bukan hal yang tidak mungkin.

Menurut Gabrielle Ferrazzi, Pemekaran Wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau teritorial reform atau administrative reform yaitu; management of the size, shape and hierarchy of local goverment units fot the purpose of achieving political and administravite goals. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Ferrazzi berpendapat bahwa grand strategi otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan beberapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di negara bersangkutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan perlunya daerah baru yang dimaksud untuk meningkatkan pelayanan, kepada masnyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masnyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, Pemekaran daerah/ wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : Percepatan pelayanan kepada masyarakat; Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah; Percepatan pengelolaan potensi daerah; Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Untuk mencapai tujuan itu semua perlu adanya peningkatkan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang, karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mendukung dalam pengembangan wilayah didaerah. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses akumulasi dan utilisasi modal manusia telah terbukti memiliki peran strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Membentuk sebuah pemerintahan yang baru seperti provinsi Cirebon bukan hal yang mudah, membutuhkan dukungan dana dan suberdaya manusia yang besar. Meski harapan masyarakat adalah dengan adanya pemekaran akan mendekatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan berjalan dengan cepat. Namun ada kemungkinan yang terjadi malah sebaliknya. Dengan dana pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan yang baru serta sarana lainnya, ditambah lagi biaya aparatur yang semakin bertambah jumlahnya, malah pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan. Tahun-tahun pertama pemerintah daerah akan sibuk menata fasilitas pemerintahan, dan belum dapat memperhatikan masyarakat. Namun, jika kita lihat efek pemekaran dalam jangka panjang, banyak sisi positif pemekaran daerah. Dengan pembentukan provinsi Cirebon akan memperkecil rentang kendali suatu daerah/wilayah di Ciayumajakuning, maka akan mempermudah dan memperdekat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus memperkecil biaya operasional jalannya pemerintahan. Dengan pemerintah daerah yang mengelola daerahnya secara mandiri dalam wilayah yang tidak terlalu luas dan penduduk yang tidak terlalu banyak, maka potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Tentu saja akan banyak tantangan dan pro kontra terhadap pembentukan provinsi Cirebon , tetapi dengan melihat latar belakang sejarah, potensi kewilayahan yang dimiliki, posisi yang sangat strategis secara geografis dan juga aksesibilitas yang mudah ke berbagai wilayah, tentu ini akan menjadi ekspektasi yang sangat besar bagi warga masyarakat di wilayah Ciayumajakuning, karena tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan salah satu cara yang masih dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Ciayumajakuning dan sekitarnya.